Jakarta – Ikatan Dosen Katolik Indonesia (IKDKI) berpartisipasi dalam Kuliah Umum Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) yang diadakan di Kampus 1 Universitas Tarumanegara (UNTAR), Senin (26/8/2024).
Kegiatan yang mengambil tema “Refleksi Kemerdekaan Republik Indonesia Merawat Komitmen Kebangsaan” ini menghadirkan Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. Sebagai salah satu narasumber.
Ia bicara tentang Kompetisi Pendidikan Menuju Generasi 2045. Menurutnya, kompetensi dasar dan kompetensi holistik terintegrasi perlu diseimbangkan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan sesuai Pancasila.
Pancasila perlu dijadikan pedoman pelaksanaan pendidikan yakni sila pertama Takut akan Tuhan, sila kedua Cinta Kasih, sila ketiga Tepo Seliro, Tenggang Rasa, Empati dan Saling Menghargai, sila keempat Saling mengasihi, menghormati dan saling mendukung dan sila kelima gotong royong melayani kontribusi.
Berbicara tentang tantangan pendidikan tinggi, Prof API juga mengkategorikannya ke dalam delapan pembahasan utama yakni akses kesetaraan; Sumber Daya Manusia (dosen dan tendik); kualitas dan relevansi kurikulum; pembiayaan dan keberlanjutan; penelitian dan inovasi; teknologi dan transformasi digital; kepemimpinan tata kelola dan isu-isu sosial kemanusiaan yang masih perlu diperbaiki.
Ia juga menyoroti berbagai dosa perguruan tinggi yang menciderai pendidikan seperti kekerasan seksual, perundungan,intoleransi, korupsi dan narkoba.
Rektor UNTAR sekaligus Ketua Umum IKDKI ini juga mengungkapkan bahwa sebagai akademisi, para peserta seminar yang hadir memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan dan ketimpangan sosial di Indonesia.
“Berbagai permasalahan pendidikan di negara kita ini masih sangat banyak. Orang katolik yang tidak sekolah masih sangat banyak. Tanggungjawab siapa mereka kalau bukan tanggungjawab kita? Mari kita membantu menyelesaikan permasalahan ini sesuai kemampuan kita masing-masing,” tuturnya.
Narasumber kedua, Pengamat Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dominique Nicky Fahrizal. Ia mengulas Situasi Perpolitikan di Indonesia. Nicky mengkategorikannya ke dalam dua gambaran umum yakni tentang situasi politik nasional dan situasi politik pilkada.
“Pada situasi politik nasional ada 3 hal yang kita refleksikan yakni autocratic legalism, constitutional hardball, dan aktivasi kelas menengah dalam ruang publik pasca pandemi Covid-19,” ujarnya.
Sementara tentang situasi politik Pilkada, menurutnya, perlu memberikan perhatian pada residu kompetisi Pilpres, Karakteristik Putusan MK No 60 dan 70 serta Pasca Putusan MK No 60 dan 70.
Melalui paparannya, ia mengajak seluruh peserta untuk tetap mengawal putusan MK sehingga penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan dengan kondusif dan sesuai dengan prinsip demokrasi Indonesia.
Senada Prof API dan Nicky, narasumber ketiga, Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Bapak Dr.Ir. Donny Yusgiantoro, M.M.,M.P.A sepakat untuk mengajak peserta terlibat dalam mengawal pelaksanaan Pilkada dengan menjunjung tinggi demokrasi.
Salah satunya melalui keterbukaan informasi kepada publik. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi guna menjamin terlaksananya hak-hak masyarakat sebagai warga negara. Masyarakat dapat memanfaatkan lembaganya untuk mencari informasi yang dibutuhkan.
“Martabat kemanusiaan adalah hal dasar yang wajib dihormati, dilindungi oleh setiap anggota masyarakat dan negara. Melalui keterbukaan informasi, kita bisa mengawal demokrasi di negara kita. Mari kita jaga dan perjuangkan kehidupan ini,” pungkasnya.
(Arta Purba)
Leave A Comment